 |
| Ilustrasi: AI Generated by ChatGPT |
Ambisi besar sering kali terdengar meyakinkan. Namun, tidak semua ambisi siap dijalankan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai salah satu kebijakan paling ambisius dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan cakupan luas dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB, program ini dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yaitu gizi dan pendidikan. Dalam narasi besarnya, MBG diposisikan sebagai investasi strategis menuju Generasi Emas 2045.
Ada konsep yang sangat menarik dalam program ini. Masalah gizi di Indonesia memang sangat nyata dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran telah banyak dibuktikan. Anak-anak yang tidak diberi makan dengan baik cenderung kesulitan berkonsentrasi, kesulitan belajar apa yang diajarkan, dan kesulitan mempertahankan kehadiran di sekolah.
Tapi masalahnya bukan pada idenya. Masalahnya adalah kesiapan.
MBG tampak seperti program yang didorong untuk segera berjalan dalam skala besar, sementara fondasi teknisnya belum sepenuhnya matang. Kasus keracunan makanan di berbagai daerah menjadi indikator paling nyata bahwa aspek dasar seperti keamanan pangan belum terjamin. Di sisi lain, masih banyak dapur yang belum terverifikasi, standar kebersihan yang belum seragam, serta mekanisme distribusi yang belum solid.
Dalam konteks kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengejar skala sebelum memastikan kualitas.
Program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menimbulkan risiko baru ketika dijalankan tanpa kesiapan yang memadai. Dalam hal ini, MBG bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga menyangkut sistem logistik, pengawasan, hingga kapasitas daerah dalam menjalankan standar yang ditetapkan secara nasional.
Masalahnya, tidak semua daerah memiliki kesiapan yang sama. Perbedaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kapasitas penanganan antar wilayah membuat implementasi program menjadi tidak merata. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang dirancang secara terpusat berisiko kehilangan efektivitas ketika bertemu dengan realitas lapangan yang sangat beragam.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa MBG mulai menunjukkan dampak positif. Peningkatan kehadiran siswa, perubahan perilaku belajar, serta indikasi perbaikan status gizi menjadi bukti bahwa intervensi ini memiliki potensi besar.
Akan tetapi, potensi tidak selalu berbanding lurus dengan keberlanjutan. Jika program terus dipaksakan berjalan tanpa perbaikan sistem yang signifikan, maka manfaat yang ada bisa menjadi tidak stabil, bahkan kontraproduktif. Kepercayaan publik terhadap program juga dapat tergerus ketika masalah teknis terus berulang.
Di titik ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi “apakah program ini baik?”, melainkan “apakah program ini sudah siap?”
Karena kebijakan yang baik tidak cukup hanya dilihat dari niatnya, tetapi dari kemampuannya untuk dijalankan dengan aman, konsisten, dan berkualitas.
Oleh karena itu, langkah ke depan seharusnya tidak hanya berfokus pada ekspansi program, tetapi pada evaluasi mendalam terhadap kesiapan sistemnya. Standar operasional harus diperkuat, pengawasan harus diperketat, dan implementasi perlu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah, bukan dipaksakan seragam.
Selain itu, penting untuk menempatkan MBG dalam kerangka pendidikan yang lebih luas. Gizi memang menjadi faktor penting, tetapi bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. Tanpa dukungan dari aspek lain seperti kualitas pengajaran dan lingkungan belajar, dampak MBG akan tetap terbatas.
MBG adalah program dengan tujuan yang besar. Namun, justru karena besarnya tujuan tersebut, program ini tidak bisa dijalankan secara terburu-buru.
Ambisi membutuhkan kesiapan. Tanpa itu, kebijakan berisiko berubah dari solusi menjadi beban baru yang harus ditanggung.
***
Penulis: Mitha Dwi Fajriah, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Penyunting: Widya Bunga Aprilia